News


JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti meminta payung hukum khusus sebagai dasar untuk melakukan pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Payung hukum minimal dalam bentuk instruksi presiden (inpres) seperti halnya di Amerika Serikat (AS) yang akhirnya sukses memberantas praktik ilegal itu.

Susi Pudjiastuti mengungkapkan, Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama telah mengeluarkan payung hukum selevel inpres untuk mengatasi praktik IUU fishing. Dengan Inpres tersebut, upaya pemberantasan praktik IUU fishing dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus. “Kami ingin ada inpres tentang Percepatan Pemberantasan IUU Fishing, sehingga kita punya pengamanan atas sumber daya laut dan Indonesia bisa berdaulat di atas laut. Agar tingkat perlindungan lebih tinggi, lebih mumpuni dan lebih keras dari sisi penegakan hukum. Kita berharap Pak Presiden bisa segera merealisasikannya,” kata dia saat Refleksi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2014 dan Outlook 2015 di Jakarta, Senin (5/1).

Susi mengklaim, sebenarnya upaya KKP dalam memberantas praktik IUU fishing telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini telah dirasakan sebagian besar masyarakat terutama nelayan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kini hasil tangkapan nelayan di beberapa daerah jumlahnya semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. “Dengan hasil yang cukup menggembirakan tersebut, KKP akan terus konsisten memberantas IUU fishing,” kata dia.

Kebijakan strategis KKP dalam pemberantasan IUU fishing di antaranya penghentian sementera (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia melalui Permen KP No 56/Permen-KP /2014. Selain itu, larangan transshipment melalui Permen KP No 57/Pemen-KP/2014, serta peningkatan disiplin pegawai aparatur sipil negara di lingkungan KKP terkait pelaksanaan kebijakan moratorium, larangan transshipment dan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal asing melalui Permen KP No 58/Permen-KP/2014. “Kami juga mendorong transparasi data dan informasi, membuat satuan tugas (satgas) dan tim pokja, meningkatkan kerjasama lintas instansi penegak hukum, serta penguatan dan pengembangan peradilan perikanan,” kata Susi.

Susi mengatakan, meskipun belum genap 100 hari, seluruh kebijakan serta upaya strategis yang dilakukannya telah memberikan dampak positif bagi kemandirian dan kedaulatan bangsa. Ini ditunjukkan dengan penurunan jumlah kapal ikan Indonesia (KII) impor dan kapal ikan sing (KIA) yang beroperasi di WPP NRI berdasarkan hasil pemantauan Vessel Monitoring System (VMS), INDESO dan AIS. Selanjutnya juga ditunjukkan dengan peningkatan hasil operasi pengawasan IUU Fishing yang mana KKP telah menangkap enam kapal dari total 39 kapal perikanan selama periode 2014. Termasuk, penenggelaman tiga kapal asing pelaku illegal fishing hingga penyelesaian masalah manusia perahu dari Filipina dan Malaysia. “Beberapa negara juga telah memberikan respon positif, untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menanggulangi praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia”, kata Susi.

Diawasi 360 Hari

Dalam kesempatan itu, Susi mengatakan, tahun ini KKP akan melanjutkan pemberantasan IUU fishing dengan meningkatkan jumlah hari pengawasan dan kapal patroli yang dioperasikan. Konsekuensi dari kebijakan itu adalah perlunya peningkatan dana. “Kedaulatan negara itu priceless. Kita tidak pernah membatasi budget. Bukan berarti alokasi dana habis lantas kita biarkan saja IUU fishing,” ujar Susi Pudjiastuti.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Asep Burhanudin menyatakan, tahun ini menurut APBN telah dianggarkan dana untuk melakukan pengawasan selama 116 hari. Namun hingga kini masih ada upaya penambahan. Kondisi ini tenntu sangat berbeda dibandingkan tahun lalu hanya terdapat anggaran dana untuk 66 hari pengawasan laut. “Pada 2014, KKP mendapat dukungan minyak (BBM) cuma 66 hari sekarang naiknya signifikan jadi 116 hari. Tapi masih diusahakan ada penambahan jadi 210 hari. Kalau seperti itu sudah cukup,” ujarnya.

Asep mengemukakan keinginan Menteri Susi untuk dapat menaikkan angka ini 100% menjadi 360 hari pengawasan laut. Namun hal ini tidak dapat direalisasikan mengingat awak buah kapal (ABK) maupun kapal membutuhkan waktu istirahat dan tidak dapat beroperasi terus-menerus. Pada 2015 ditargetkan akan kembali terjadi peningkatan menjadi 280 hari. “Nanti pada 2016 jadi 280 hari dipastikan sudah bisa di-cover semua perairan jadi sudah tidak ada celah-celah lagi,” ungkapnya.

Ia juga memberi gambaran bahwa dana yang dibutuhkan KKP untuk melakukan pengawasan selama 280 hari mencapai setengah triliun. Setiap kali beroperasi, kapal pengawas berlayar dalam rentang waktu 4-5 hari dengan kebutuhan bahan bakar sebanyak 50 ton sehingga menghabiskan setidaknya Rp 700 juta. Ditambah lagi perhitungan biaya operasional logistik dan pengeluaran lainnya dalam sekali berlayar setidaknya setiap kapal membutuhkan dana sedikitnya Rp 100 miliar.

Kendati begitu, sekali lagi ia menegaskan tidak akan ada batasan dana untuk berantas IUU fishing. “Biaya operasional memang mahal tapi demi kedaulatan tidak ada yang mahal yang penting sumber daya alam kita terutama perikanan bisa diamankan. Total kerugian pencurian ikan Rp 300 triliun bisa diamankan untuk beli bahan bakar kapal,” pungkasnya.

Pada tahun ini jumlah kapal pengawas yang beroperasi juga akan bertambah, akan ada empat kapal berukuran 50 meter yang akan selesai tahun ini. Nantinya KKP akan terus mengupayakan adanya penambahan kapal dengan ukuran yang jauh lebih besar. “Kalau nanti ada anggaran lagi saya sudah ajukan ke ibu untuk penyediaan kapal besar sepert TNI AL. Pokoknya satu sektor harus ada satu atau dua kapal besar. Aman sekali bukan hanya tangani IUU fishing tapi juga penyelundup bahan bakar tidak bisa bergerak,” imbuhnya. (Bisnis Indonesia)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //