News


JAKARTA—Pemerintah membuka seluas-luasnya peluang investor untuk terlibat dalam pembangunan tol laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan untuk mewujudkan pembangunan sejumlah pelabuhan dan mendukung konsep tol laut, dibutuhkan dana US$7 miliar.

Namun, untuk memenuhi kebutuhan investasi sebanyak itu, pemerintah tidak bisa mengandalkan dana dari APBN saja, tetapi di butuhkan dukungan dari swasta. “Kami akan penuhi kebutuhan biaya investasi itu dengan anggaran dalam negeri dan investasi baik dari dalam negeri maupun internasional,” kata Indroyono di sela-sela acara Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (8/12).

Dia menjelaskan dana US$7 miliar itu rencananya digunakan untuk pembangunan lima pelabuhan terbesar di Indonesia yang terletak di Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Sorong. “Dari lima proyek pembangunan pelabuhan terbesar itu, saat ini yang sudah berjalan pembangunannya ada tiga pelabuhan yang terletak di Surabaya, Jakarta, dan Makassar,” ujarnya.

Semakin cepat dana investasi senilai US$7 miliar itu tersedia, Menko Kemaritiman yakin target pembangunan dan pengembangan sejumlah pelabuhan itu bisa tercapai hingga 2019.

Ketua Komite Tetap Badan Usaha Logistik dan Komoditi Strategi Kadin Anwar Satta mengatakan selain perlu mendorong investor asing, pemerintah harus mengikut sertakan pemodal dalam negeri untuk urun dana dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya di sektor ke maritiman.

PERLU INSENTIF

Menurutnya, untuk mensti mulus agar para investor mau menanamkan modalnya, pemerintah wajib memberikan insentif bagi pemodal dalam negeri sesuai dengan yang diberikan kepada calon investor asing.

Insentif yang dimaksud adalah mempermudah perizinan, mempercepat proses pembebasan lahan dan menyelesaikan persoalan perburuhan. “Dan jaminan stabilitas keamanan dan politik,” ucapnya.

Indroyono mengatakan pemerintah tengah melakukan pem benahan dari berbagai sektor, khususnya yang terkait dengan masalah perizinan dan pengadaan lahan.

Dalam mengatasi masalah perizinan, imbuhnya, Presiden Jokowi telah menerapkan sistem investasi satu pintu. Adapun untuk persoalan pengadaan lahan, dia menyatakan pemerintah segera menerapkan UU No. 2/2012 ten tang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. “Kalau semua persoalan itu selesai, kami yakin para investor akan semakin bergairah berin vestasi di sektor kemaritiman,” ujar Indroyono. ( Bisnis Indonesia )

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //