News


Auditorium utama Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok yang tidak begitu luas pada Jumat (16/1) disesaki puluhan orang perwakilan pemangku kepentingan di pelabuhan.

Meski kondisi ruangan sempit, tidak mengurangi antusiasme pemangku kepentingan (stakeholders) di pelabuhan untuk mengikuti pisah sambut Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dari Wahyu Widayat kepada Bay M. Hasani.

Bay sebenarnya bukan orang baru di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelum malang melintang di sejumlah pelabuhan di luar Pulau Jawa, Bay juga pernah menjabat Kepala Bidang Angkutan Laut Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara pejabat lama Wahyu Widayat digeser oleh Kementerian Perhubungan untuk menjadi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Antusiasme sebagian tamu undangan mengikuti acara pisah sambut terlihat juga di luar auditorium utama Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Sikap antusiasme stakeholders di Tanjung Priok terhadap kepemimpinan Bay cukup beralasan karena segudang harapan untuk meng efisiensikan biaya logistik harus dimulai dari Tanjung Priok sebagai pintu gerbang perekonomian nasional.

“Ada tiga mimpi saya yang mesti kita realisasikan bersama-sama di Pelabuhan Tanjung Priok seiring visi pemerintah mencanangkan program poros maritim dan tol laut untuk mewujudkan efisiensi logistik,” kata Bay.

Ketiga mimpi itu disampaikan terus terang kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir di Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Pertama, Pelabuhan Tanjung Priok harus aman dan tertib, sebab lebih 65% kegiatan perekonomian nasional yang terkait dengan keluar masuk barang berawal dari pelabuhan Priok.

Kedua, kelancaran arus barang dan peti kemas dari dan ke Tanjung Priok harus dijamin dan tetap terjaga, sehingga kegiatan usaha di pelabuhan tidak terganggu. Ketiga, menurunkan biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Priok dengan mengevaluasi tarif jasa kepelabuhanan.

Apa yang menjadi mimpi regulator di Pelabuhan Tanjung Priok itu tidaklah berlebihan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan konsep poros maritim dan tol laut agar Indonesia bisa sejajar dengan negara lain di dunia, khususnya untuk urusan biaya logistik.

Visi pemerintahan Jokowi untuk menurunkan biaya logistik nasional yang masih tinggi terus didengungkan sampai kini mengingat biaya logistik Indonesia berkontribusi 24,6% dari produk domestik bruto (GDP).

Bila dibandingkan dengan negaranegara Asia lainnya biaya logistik di Indonesia adalah yang tertinggi. Porsi terbesar dari komponen biaya logistik yang tinggi ini terutama dipicu minimnya infrastruktur sehingga stock inventory menjadi mahal, serta masih dominannya kegiatan transportasi darat sehingga biaya transportasi darat mencapai 10 kali lebih mahal daripada moda transportasi laut.

Di sisi lain, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau IPC juga menggenjot berbagai langkah investasi guna mewujudkan modernisasi Pelabuhan Tanjung Priok.

Investasi itu bertujuan menjadikan Tanjung Priok sebagai gateway untuk arus barang di Indonesia dan dalam lima tahun terakhir telah digelontorkan investasi sekitar Rp2 triliun untuk modernisasi pelabuhan.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, anak usaha IPC, Ari Henryanto menyatakan investasi yang sudah digelontorkan meliputi di sisi laut berupa peninggian/penguatan dan pendalaman terhadap sejumlah dermaga dan sarana jalan.

Proyek itu antara lain peninggian Jalan Nusantara 1, peninggian dan penguatan Dermaga 001-004,perkuatan dan pendalaman Dermaga 004 Utara, pendalaman dan penguatan Dermaga 111-113, perkuatan dan pendalaman Dermaga eks TBB, peningkatan dan pe nguatan Dermaga 301,302 dan sejumlah dermaga lainnya.

Di sisi darat, Ari melanjutkan pihaknya melakukan penguatan dan peninggian terhadap belasan lapangan penumpukan, penguatan dan peninggian Lapangan Penumpukan Sisi Utara eks Glorius, penguatan dan peninggian lapangan penumpukan eks Glorius.

Adapun untuk anggaran 2015, lanjutnya, pihaknya mencanangkan investasi mencapai Rp1 triliun, untuk pendalaman Dermaga dan penguatan Lapangan 209 L -210-211, pembangunan Lapangan Penumpukan eks Pacific Paint, pembangunan jalur RMGC Lapangan 109-110, pengadaan delapan unit Telescopic Coil, perkuatan dan peninggian Lapangan Penumpukan 005 Selatan, perkuatan dan peninggian Lapangan Penumpukan eks Glorius.

Selain itu pengadaan kapal, peralatan, instalasi fasilitas serta jalan dan bangunan. “Karena itu kita harus bisa memanfaatkan kesempatan yang ada secara optimal, dengan memperbaiki kekurangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pelabuhan Priok,” tuturnya.

Dalam mendukung modernisasi Pelabuhan Tanjung Priok, sejumlah langkah strategis sudah dilakukan termasuk penataan ulang Terminal 2 Tanjung Priok sebagai pelayanan peti kemas domestik dan breakbulk internasional, sementara Terminal 3 Tanjung Priok untuk peti kemas domestik dan internasional.

Selain itu, penataan ulang lapangan antara lain Lini 2 sebagai back-up terminal dan dilakukan pengerukan dan perkuatan dermaga dengan target -12 meter LWs untuk Terminal 2 dan 3, sementara Terminal 1 mencapai -10 meter LWs.

Untuk soft infrastructure Pelabuhan Priok juga sudah di implementasi Terminal Operating System (TOR), implementasi Auto Gate Terminal, implementasi single billing dan e-payment system, pengaturan hak dan kewajiban terkait pindah lokasi penumpukan atau overbrengen yang terkoneksi dengan system IT.

HARAPAN PENGUSAHA

Namun, harapan pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok tidak bisa diabaikan untuk sinkronisasi dengan investasi yang sudah digelontorkan IPC di Tanjung Priok.

Sekretaris Wilayah Assosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim justru menilai masih banyak pekerjaan rumah Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok yang belum terselesaikan.

Menurutnya, lonjakan beban biaya logistik terbesar di Tanjung Priok dipicu carut marutnya pengaturan soal kegiatan di tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) Tanjung Priok. Selain itu, pelaku usaha juga mengeluhkan tidak jelasnya bagi hasil atau sharing bongkar muat antara Pelindo II dan Perusahaan bongkar muat terseleksi di Tanjung Priok.

Adil juga mengharapkan peran Bay selaku Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Hal senada diutarakan Ketua Bidang Perdagangan dan Kepabeanan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem itu berpendapat terdapat tiga pokok persoalan utama dari sisi operasional yang mesti dibenahi di Tanjung Priok.

Pertama, adanya regulasi yang mendorong kegiatan bongkar muat barang secara langsung atau truck losing untuk bongkar muat barang jenis breakbulk agar pemilik barang tidak dikenakan biaya penumpukan atau storage yang tinggi.

Kedua, menyatukan seluruh wilayah pabean Tanjung Priok menjadi kawasan tempat penimbunan sementara (TPS) sehingga tidak perlu ada lagi biaya overbrengen. Ketiga, mengevaluasi besaran ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) di Pelabuhan Priok yang masih terlalu tinggi.

Beragam harapan kalangan pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok itu selayaknya diakomodasi Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok supaya modernisasi dan efisiensi logistik di pelabuhan terbesar di Indonesia itu bukan sekedar mimpi. (Bisnis Indonesia)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //