News


JAKARTA – Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Provinsi DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif angkutan barang sekitar Rp 55.000/kontainer, seiring adanya penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 19 Januari. Penurunan tarif itu dihitung berdasarkan jarak pulang-pergi (PP) 100 kilometer (km) serta menggunakan rumusan perubahan harga bahan bakar (fuel adjusment factor/ FAF) yang sudah dibuat sebelumnya.

“Kami sudah membuat sebuah rumusan untuk para anggota kami. Dengan adanya rumusan ini, anggota kami dapat menghitung sendiri penyesuaian tarifnya,” ujar Ketua Angsuspel, Gemilang Tarigan saat dihubungi Investor Daily, Minggu (18/1).

Secara lebih terperinci, dia menjelaskan, rumus FAF mengaplikasikan hitungan 0,5 x jarak tempuh x selisih harga BBM. Saat ini, tarif yang berlaku untuk satu kontainer berkisar antara Rp 2,23-2,3 juta. “FAF baru dapat diimplementasikan bila harga BBM turun di atas Rp 500 seperti sekarang ini. Namun, jika penurunan harga solar masih di bawah Rp 500, pihaknya tidak akan memberlakukan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif langsung berlaku, seketika ada penyesuaian harga bahan bakar,” jelas dia.

Gemilang menekankan, apabila ada anggota Angsuspel yang tidak menerapkan rumusan tersebut, pihaknya tidak akan menjatuhkan sanksi. “Hal tersebut tergantung pada kesepakatan antara operator dan pengguna jasa angkutan barang. Kami sebatas memberikan acuannya,” terang dia.

Di lain pihak, pemerintah dikabarkan sudah mengeluarkan insentif fiskal kepada para penyedia angkutan barang dan penumpang, yang berlaku sejak 1 Januari lalu. Insentif tersebut berupa potongan pajak serta biaya bea balik nama kendaraan, yang berkisar antara 50%-65%.

Awasi Insentif Fiskal

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, pihaknya sampai saat ini terus mengawasi pengimplementasian insentif fiskal itu. “Kebijakan tersebut (insentif fiskal) sudah dikeluarkan sejak awal Januari. Hingga saat ini, kami terus memonitor dan mengevaluasi efektivitasnya,” papar Djoko.

Atas adanya insentif fiskal ini, dia melanjutkan, para operator angkutan diharapkan mempertimbangkan penyesuaian tarif secara logis. “Kami sudah berbicara dengan organisasi angkutan dan darat (Organda) dan beberapa pihak terkait mengenai penyesuaian tarif. Sederhananya, bila harga BBM naik, tarif turut naik. Namun, jika harga BBM turun, tarif angkutan pun seharusnya ikut turun,” jelasnya.

Namun, Djoko menegaskan, terkait insentif fiskal yang diberikan, aparatur tidak bermaksud melakukan intervensi langsung terhadap tarif angkutan barang. Pemerintah sebatas melindungi masyarakat melalui pelayanan ekonomi (insentif) tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Darat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Edwin Yudhawan mengeluhkan bahwa kebijakan fiskal dari pemerintah tersebut belum memiliki pengaruh yang besar kepada para penyedia jasa angkutan logistik.

“Insentif yang diberikan, belum berdampak signifikan. Selain itu, komponen yang mempengaruhi bukan harga BBM saja. Ada juga harga suku cadang kendaraan, biaya untuk karyawan, dan sebagainya,” ujar Edwin kepada Investor Daily, Minggu (18/1).

Menurut dia, terkait penyesuaian tarif, pihaknya masih menerapkan kebijakan tarif yang disepakati antara operator dan pengguna jasa. “ALFI hanya memberikan daftar acuan tarif. Biasanya, tarif di lapangan itu sudah berlaku di bawah tarif acuan lantaran adanya mekanisme diskon dari pemberi jasa,” ucap dia.

Sementara itu, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan bahwa pembenahan sistem logistik di laut dan darat harus seimbang. Apalagi, sistem logistik di darat memainkan peran penting dalam distribusi di dalam pulau.

Pemanfaatan dan pembenahan infrastruktur pelabuhan, jalan raya, atau dry port yang baik akan meningkatkan efektivitas sistem logistik secara keseluruhan. “Sampai saat ini sistem logistik nasional sekitar 70% masih menggunakan akses darat, sedangkan laut 30%,” jelas Danang.

Dia memperkirakan, apabila sistem logistik nasional telah dibenahi, pemerintah bisa menghemat biaya logistik dan transportasi sekitar 12-18%. “Dengan berkurangnya biaya logistik, sisanya bisa digunakan untuk hal-hal menyangkut peningkatan ekonomi negara,” ujar dia. (Investor Daily)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //